Jakarta - Indonesia telah berkomitmen meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui berbagai kebijakan dan strategi yang diharapkan dapat meningkatkan dan mencukupi kebutuhan pangan nasional.
Ketahanan pangan mencakup aspek ketersediaan jumlah, keamanan, keterjangkauan harga, mutu, keragaman, gizi, dan kesesuaian dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
Ketahanan pangan menjadi prasyarat untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.
Ketahanan pangan menjadi persoalan penting berbagai negara, bahkan _Food Agriculture Organization_ (FAO) memproyeksikan pada tahun 2050 akan terjadi kelangkaan pangan dunia yang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk.
Di Indonesia sendiri, aspek ketersediaan pangan, penyerapan pangan, stabilitas pangan, maupun status gizi masyarakat masih menjadi atensi dan tantangan bagi Pemerintah. Hal ini didukung oleh fungsi lahan pertanian dan pertumbuhan sektor pertanian yang dinilai masih kurang stabil.
Selain itu, faktor sumber daya manusia, gangguan organisme pengganggu, dan dampak perubahan iklim turut mempengaruhi kualitas hasil pangan yang di produksi Indonesia.
Pemerintah Indonesia melakukan percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan yang diwujudkan melalui pengembangan kawasan Food Estate sebagai pusat produksi pangan berkelanjutan dengan infrastruktur terpadu. Selain itu, kawasan pertanian guna menjaga ketahanan pangan dengan target luas area padi sebesar 304.000 hektare, jagung seluas 90.000 hektare, dan kedelai seluas 184.650 hektare turut menjadi prioritas Pemerintah dalam meningkatkan strategi ketahanan pangan nasional.
Ketahanan pangan erat kaitannya dengan produksi beras yang bersinggungan dengan stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri.
Aspek ketahanan pangan memang sangat penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi nasional, namun ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya mewujudkan _food soveregnity, food resiliense_, dan _food safety_. Letak Indonesia di atas garis katulistiwa dan sebagai negara agraris yang emmiliki lahan pertanian luas, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani menjadi nilai tambah dan memberikan kemudahan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Menurut Dr. Sahara (Direktur ITAPS IPB University), terdapat beberapa faktor strategi ketahanan pangan dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, antara lain anomali cuaca (El Nino) berpengaruh mengurangi produksi pangan global, konflik Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina berpengaruh pada stabilitas pangan (karena merupakan produsen besar komoditas gandum, jagung, dan beberapa minyak nabati yang mendukung pertanian) berpotensi meningkatkan inflasi pangan global.
"Harga pangan pokok terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang berpotensi meningkatkan inflasi di Indonesia,"ucapnya.
Kenaikan harga pangan pokok berpengaruh terhadap komoditas lain. Sementara Pemerintah dapat memastikan bahwa cadangan pangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Implementasi program akselerasi produksi pangan perlu dilakukan secara konsisten. Untuk itu, pemanfaatan IT dan integrasi data dengan melakukan kerja sama antar daerah perlu digencarkan.
"Indonesia harus menjamin _food security_ dengan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga kebutuhan generasi mendatang akan tetap terjaga." sambungnya.
